Reformasi birokrasi berbasis gendang4ddigital jadi prioritas Bawaslu ke depan
Kamis, 26 September 2024 08:53 WIB
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam salah satu kegiatan Bawaslu di Jakarta. ANTARA/HO-BawasluJakarta (ANTARA) - Reformasi birokrasi dalam hal pelayanan data berbasis digital untuk internal dan eksternal (publik), menjadi salah satu prioritas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk dicapai ke depan.
Dalam laman Bawaslu yang dipantau ANTARA di Jakarta, Kamis, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda membeberkan, dirinya berharap pengembangan ke arah pelayanan digital, baik data maupun informasi bisa terealisasi pada masa depan.
"Kami berharap ada reformasi birokrasi yang berbasis digital, pemerintahan berbasis elektronik harus kami kejar. Basis digital dengan anggaran efisien," kata Herwyn.
Oleh sebab itu, lanjut dia, pengembangan berbasis digital menjadi salah satu fokus penganggaran atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).
Herwyn menambahkan, saat ini Bawaslu tengah melakukan penyusunan dalam RKA-K/L Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota untuk Tahun Anggaran 2025.
Baca juga: Bawaslu: Deklarasi damai dan berintegritas wujud komitmen Pilkada 2024
Dia mengimbau Bawaslu di provinsi maupun kabupaten/kota, agar menyusun semua aspek penganggaran secara efektif dan efisien, sehingga tepat guna atau sasaran.
Terlebih, semua tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan berakhir di tahun 2025, sehingga pengelola atau pengguna anggaran harus menyusun rencana dengan bijak.
Jika menyusun anggaran secara cermat, maka target kerja yang ditetapkan bisa terwujud dengan maksimal dan akan berdampak positif untuk internal maupun publik.
"Mudah mudahan dalam menyusun anggaran prioritas apa yang Bawaslu butuhkan dalam kerja-kerja ke depan bisa terfasilitasi," ujar dia.
Selain itu, Herwyn juga mengimbau Bawaslu di daerah tetap menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dan juga lembaga lain, guna mencapai target kerja dengan efektif dan efisien.
Sebab, kolaborasi atau kerja sama dengan lembaga lain penting untuk membantu mewujudkan komitmen mengawasi proses penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depan.
Menurut dia, kolaborasi itu juga bagian dari menunjukkan transparansi kerja, serta bagian dari menjalankan nilai-nilai reformasi birokrasi.
Baca juga: Ketua Bawaslu sebut isu SARA masih rawan di Pilkada 2024
