Paslon perlu ejawantahkan nilai-nilai kepahlawanan dalam Pilkada 2024
Oleh D.Dj. Kliwantoro
Minggu,admin toto macau 10 November 2024 07:48 WIB
Ilustrasi Hari Pahlawan di tengah tahapan Pilkada 2024. ANTARA/Ilustrator/KliwonSemarang (ANTARA) - Peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2024 menjadi momentum atau saat yang tepat bagi peserta pilkada mengejawantahkan nilai-nilai kepahlawanan dalam kontestasi.
Apalagi, sikap kepahlawanan itu terpancar pada saat mereka menyampaikan visi dan misi serta program kerja pada masa kampanye yang akan berakhir hingga 23 November 2024.
Setidaknya peserta pilkada bersama tim suksesnya telah rela mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga untuk menyelaraskan visi, misi, dan program kerja paslon dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025—2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025—2029.
Dengan demikian, penyelarasan visi dan misi serta program kerja paslon dengan RPJPD dan RPJMD tidak saja bertujuan demi keberlanjutan pembangunan di daerah, tetapi juga memberi referensi atau bahan kampanye bagi peserta pilkada.
Apalagi, jika sudah mengantongi Buku Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, paslon akan mengetahui daerah rawan bencana, kemudian menawarkan gagasan cara menanggulangi bencana alam pada saat mereka berkampanye.
Ambil contoh Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009—2029, sebagaimana termaktub dalam Buku II Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.
Dalam buku ini menyebutkan terdapat 12 kabupaten/kota di provinsi ini yang masuk kategori risiko bencana tinggi dan 23 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang dengan skor risiko tertinggi adalah Kabupaten Banyumas dan skor risiko terendah adalah Kota Surakarta.
Setidaknya paslon yang berlaga, baik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah maupun pilkada di 35 kabupaten/kota, mengetahui daerah mana saja yang masuk kawasan rawan banjir.
Begitu pula, peserta pilkada di tingkat kabupaten/kota di daerah rawan banjir seperti Demak, Grobogan, Kendal, Kota Semarang, Pati, Kudus, Brebes, Tegal, Pekalongan, Kebumen, Magelang, Purworejo, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Karanganyar, Cilacap, Banjarnegara, Banyumas, dan Purbalingga.
Dalam kampanye mereka seyogianya menawarkan program-program yang menyentuh kebutuhan laten penduduk setempat. Dalam hal ini, rakyat butuh kenyamanan berada di suatu tempat. Apalagi, pada masa kampanye Pilkada 2024 yang bersamaan dengan musim hujan.
Di sejumlah daerah di Jawa Tengah juga terdapat kawasan rawan kekeringan seperti Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Jepara, Kudus, Blora, Rembang, Pati, Demak, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes.
Di provinsi ini juga terdapat sejumlah kabupaten/kota yang rawan tanah longsor seperti Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota Semarang.
