Akademisi: Nama baru legislatif bisa diikuti perubahan budaya politik
Rabu,hasilsdy martabetoto 2 Oktober 2024 22:54 WIB
Ketua DPD RI terpilih periode 2024-2029 Sultan B Najamudin (tengah) didampingi Wakil Ketua DPD RI terpilih GKR Hemas (kanan) menerima palu sidang dari anggota DPD periode 2024-2029 Ismeth Abdullah (kiri) saat Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10/2024) dini hari. Sultan B Najamudin resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029 dengan perolehan 95 suara mengungguli rivalnya La Nyalla Mattalitti yang memperoleh 56 suara. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU
"Dengan adanya dominasi wajah baru pada deretan nama pimpinan DPR dan DPD tentunya membawa harapan bagi masyarakat,"
Jakarta (ANTARA) - Akademisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma mengatakan, deretan nama baru yang menempati legislatif baik di DPR maupun DPD bisa diikuti perubahan budaya politik lebih positif.
"Dengan adanya dominasi wajah baru pada deretan nama pimpinan DPR dan DPD tentunya membawa harapan bagi masyarakat," kata Ardli saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Ardli mengatakan bahwa wajah baru di legislatif diharapkan dapat mengubah cara pandang dan budaya berpolitik di Indonesia ke arah lebih baik.
Selain itu, lanjut Ardli wajah baru juga dapat benar-benar menjalankan tugas pokok fungsinya untuk melakukan "checks and balances" terhadap jalannya pemerintahan ke depan.
"Dengan adanya perubahan deretan nama baru di jajaran pimpinan DPR dan DPD diharapkan dibarengi dengan perubahan budaya politik dan kemauan untuk lebih berfikir ke arah demokrasi yang lebih esensial," tuturnya.
Ia menambahkan, selain itu juga diharapkan wajah baru ini semakin dapat membuka ruang-ruang partisipasi masyarakat dalam konteks mekanisme legislasi di Indonesia.
Karena lanjut Ardli, terwujudnya politik keterwakilan dalam sebuah sistem demokrasi salah satu kata kuncinya adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Sehingga salah satu tugas utama para anggota legislatif yang merupakan representasi dari rakyat adalah membuka ruang partisipasi tersebut.
"Namun harapan itu akan terwujud hanya jika budaya politik elitisme di Indonesia bisa berubah," katanya.
Ardli mengatakan, ketika elit-elit politik di Indonesia masih menyuburkan budaya elitisme, maka tidak ada harapan bagi masyarakat Indonesia untuk bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan ataupun legislasi.
"Perubahan struktur di DPR dan DPD ini hanya akan menjadi pergantian 'kover' semu, tetapi nihil esensi ketika budaya elitism masih berjalan," ujarnya.
